Living

Tahun Pembinaan Pajak, Jokowi Minta Masyarakat Diberitahu agar Patuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak harus ditingkatkan dengan upaya persuasif, sehingga jumlah pembayar pajak dapat terus meningkat.

"Tahun ini pembinaan wajib pajak, tahun pembinaan itu apa? Wajib pajak diberitahu agar ada kepatuhan agar ada kesadaran jangan sampai justru dikejar-kejar, takut semua," kata Presiden seperti dikutip Antara, saat pencanangan Tahun Pembinaan Pajak dan Program Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) di Istana Negara Jakarta, Rabu (29/4/2015).

Presiden juga menyoroti data dari Kementerian Keuangan yang menunjukkan bahwa tax ratio masih minim.

"Dari penduduk kita 250 juta seharusnya ada 44 juta yang memiliki NPWP, tapi kenyataannya 26 juta dan dari 26 juta memasukkan SPT 10 juta. Dari 10 juta pun dari pribadi yang bayar hanya 900.000. Tax ratio kita hanya 11 persen kecil sekali," ucap Presiden.

Oleh karena itu Jokowi mengatakan, perlunya edukasi bagi masyarakat agar menyadari pentingnya membayar pajak. Karena pajak tersebut pada akhirnya digunakan untuk kepentingan masyarakat juga.

"Pembinaan adalah memberikan kesadaran sehingga mereka patuh. Cara bicara cara bertindak betul-betul harus hati-hati, artinya apa? (jangan sampai) Masyarakat dan dunia usaha takut membelanjakan uang, menginvestasikan uang karena merasa dikejar-kejar. Ini tahun pembinaan mohon digarisbawahi," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Reformasi Kementerian Keuangan N E Fatimah mengatakan, SPAN merupakan sistem komputerisasi yang mengintegrasikan beberapa sistem yang sebelumnya terpisah yaitu sistem penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, dan sistem akuntansi dan pelaporan atas pelaksanaan anggaran.

"Sistem ini digunakan untuk penyempurnaan pengelolaan keuangan negara. Penerapan SPAN akan bermanfaat untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pergerakan belanja pemerintah, pencapaian program dan kegiatan, serta tentunya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan kebijakan terkait pengelolaan APBN baik secara nasional maupun di masing-masing Kementerian Negara/Lembaga," sebut dia dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Tujuan utama SPAN, sebutnya, adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan perbendaharaan negara.

"Menteri dan Ketua Lembaga dapat memantau pelaksanaan anggaran di masing-masing Kementerian Negara/Lembaga melalui Online Monitoring SPAN berbasis web dan mobile device secara real time. Di sisi lain, pengguna anggaran dapat memonitor perkembangan pelaksanaan anggaran sampai dengan level satuan kerja, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat, pencapaian output suatu kegiatan, dan pencapaian hasil (outcome) suatu program," papar dia.